Komisi III DPR Dukung Kapolri Berantas Calo Sekolah Inspektur Polisi

         Komisi III DPR Dukung Kapolri Berantas Calo Sekolah Inspektur Polisi    Komisi III DPR Dukung Kapolri Berantas Calo Sekolah Inspektur Polisi

Komisi III DPR RI mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jernih-jernih ketimbang oknum yang terlibat pencaloan Sekolah Inspektur Polisi. Jenderal Sigit diminta tegas tanpa pandang bulu memberantas para calo tercantum.

"Ya, kita full support Pak Kapolri apik-apik institusi. Siapa pun oknum yang terlibat pencalonan SIP harus ditindak tanpa pandang bulu. Jika ada unsur pidananya, tidak cukup demosi, tetapi doang harus sanksi pidana," kata anggota Komisi III DPR Habiburokhman saat dihubungi, Sabtu (18/3/2023).

Waketum Gerindra ini menilai praktik pencaloan memang sudah selayaknya diberantas dari pendaftaran calon polisi. Dia menyebut praktik tersebut bisa menurunkan kualitas Polri terdalam melakukan pelayanan.

"Praktek percaloan memang layak diberantas kalau kita mau kualitas polisi kita meningkat. Sebab, kalau menjumpai sekolah saja layak bayar, dikhawatirkan nanti mengkomersialkan jabatannya memakai akhirnya kualitas pebantuan menurun," ucapnya.

Bukan sekadar Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni pula mendukung langkah Jenderal Sigit. Dia menilai ini langkah yang serius lagi cukup baik dilakukan.

"Saya dari awal yakin atas sikap tegasnya di ekstra dalam tubuh institusi yang Pak Kapolri pimpin, ini bentuk keseriusan maka langkah yang cukup baik, walaupun masih ada kekurangan hal-hal lain, tapi Pak Kapolri mempunyai kebersikerasan tentang apik-apik di tubuh institusinya," ujar Sahroni.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku mendapatkan informasi adanya proses transaksional terkait dengan jalur Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Dengan komitmen akan dipegang teguh, Sigit pun secara tegas langsung mencoret oknum terkandung.

"Baru saja terkait dengan SIP, saya dapat SMS, mereka masuk lampau institusi tertentu, bayar lagi. Terus saya suruh coret batas itu, baru ketahuan kalau bayar, karena memang kita batasi untuk pemberian kuota tahun ini, tapi ternyata ketimbang jalur-jalur begitu lagi ada, begitu kita coret baru ketahuan bahwa bayarnya," kata Sigit saat menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Staf Bidang Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri hadapan Kepulauan Riau, Sabtu (18/3).

Sigit mengatakan hal-hal nan dapat melahirkan persepsi negatif seperti itu wajib segera dihentikan. Dia pun memastikan akan menindak tegas siapa pun nan mencoba bermain-main akan hal itu, baik personel Polri maupun pihak luar.

"Jadi kehormatan kita sama-sama, untuk menunjukkan SDM Polri tidak sebagai itu. Kalaupun ada, itu adalah orang adapun memanfaatkan maka kalau itu masih polisi agak ketahuan, kita prosedur keras. Kalau di luar polisi, kalau ketahuan, ada prosedur sidang," kata Sigit.

Sigit ingin, dempet mata masyarakat, Polri selaku institusi nan lebih suka membantu lagi. Sebab, meneladannya, hal itulah nan selaku kunci mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri.

"Kita ingin dekat mata masyarakat semenjak atas awal sampai cukup saat jalan pengembangannya, Polri lebih tidak sombong. Karena ini juga menjadi melenceng satu kunci menjumpai mengembalikan kepercayaan publik selanjutnya meningkatkan kepercayaan sesuai dengan apa adapun menjadi harapan masyarakat," ujarnya.

"Oleh karena itu, bagaimana upaya kita kepada mengembalikan kepercayaan publik ini selaku harga modar yang kudu kita perjuangkan," imbuh Sigit.